Cegah Ormas Bertindak di Luar Aturan, Kejari Basel Bekali KNPI dan GP Ansor Penerangan Hukum

TOBOALI, GARUDAMERDEKA.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Selatan terus memperkuat kesadaran hukum di kalangan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Kali ini, Kejari Basel menggandeng Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) melalui kegiatan Penerangan Hukum yang digelar di Aula Kejari Bangka Selatan, Jumat (20/11/2026).
Mengusung tema “Organisasi Masyarakat Taat Hukum, Daerah Tertib dan Kondusif”, kegiatan yang dilaksanakan Bidang Intelijen tersebut diikuti ketua, pengurus, serta anggota dari kedua organisasi kepemudaan.
Materi penerangan hukum disampaikan oleh Kepala Sub Seksi I Intelijen Kejari Bangka Selatan. Pembahasan difokuskan pada pemahaman regulasi, hak dan kewajiban organisasi masyarakat, larangan, hingga konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.
Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Dr. Asep Kurniawan Cakraputra melalui Kasi Intelijen, Prima Yudha, mengatakan organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, setiap aktivitas organisasi harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, Kejari Basel membedah pokok-pokok ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Menurut Prima Yudha, Ormas memiliki hak untuk mengatur rumah tangga organisasi secara mandiri, memperoleh perlindungan hukum, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah. Di sisi lain, organisasi juga berkewajiban menjaga persatuan bangsa, memelihara ketertiban umum, serta mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
“Rekan-rekan pemuda perlu memahami secara utuh apa saja hak, kewajiban, larangan, hingga konsekuensi sanksinya. Dengan begitu, organisasi dapat menjalankan perannya secara positif dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kejari Basel mendorong KNPI dan GP Ansor mengambil peran nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui empat bentuk sinergi.






