Ketuk Palu APBD 2027, Wali Kota Saparudin Tegaskan Pendidikan dan Infrastruktur Jadi Prioritas

Di sektor pendidikan, salah satu rencana yang menjadi perhatian pemerintah adalah pembangunan SMP Negeri 12 Kota Pangkalpinang sebagai bagian dari upaya pemerataan infrastruktur pendidikan.
Sementara itu, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, penataan taman kota, pengembangan ruang terbuka publik, pengelolaan persampahan, kebersihan kota, serta penataan pasar tradisional juga menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan 2027.
**Belanja Daerah Rp927,44 Miliar, Defisit Rp61,53 Miliar**
Berdasarkan hasil pembahasan, APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp865,91 miliar.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp279 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp586,91 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp927,44 miliar sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp61,53 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp61,53 miliar.
Untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, Saparudin juga menekankan pentingnya optimalisasi PAD melalui pembenahan tata kelola pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi digital, penguatan pengawasan penerimaan, penyempurnaan regulasi, serta optimalisasi aset daerah.
Meski demikian, peningkatan pendapatan harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha.
“Peningkatan pendapatan harus ditempuh secara adil dan proporsional, tanpa menjadikan masyarakat dan pelaku usaha sebagai pihak yang menanggung beban secara berlebihan,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Saparudin berharap kesepakatan APBD 2027 menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan pembangunan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Setelah persetujuan bersama, Pemkot Pangkalpinang akan menyampaikan Raperda APBD 2027 beserta Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan dokumen pendukung lainnya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (GM)





