Ketua PWI Babel Sentil Humas Polda: Jangan Asal Stempel Hoaks!
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Mohammad Fathurrakhman, menyentil sikap Humas Polda Kepulauan Babel yang memberikan label atau stempel hoaks terhadap pemberitaan media terkait dugaan kekerasan di Polsek Sungailiat.
Dia menegaskan, Humas Polda Babel harus mampu membedakan antara kritik pers, pemberitaan yang membutuhkan klarifikasi, dan penyebaran informasi bohong atau hoaks.
Menurut Fathurrakhman, kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Pers memiliki fungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat, menjalankan kontrol sosial, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan institusi negara.
Karena itu, dia mengingatkan agar Humas Polda Babel tidak mudah memberikan label hoaks terhadap suatu pemberitaan hanya karena isi berita berbeda dengan pandangan atau keterangan pihak kepolisian.
“Perlu dipahami bahwa tidak semua pemberitaan yang berbeda dengan versi keterangan institusi dapat serta-merta dikategorikan sebagai berita bohong,” katanya, Selasa (10/11/2026).
Dia menjelaskan, apabila terdapat pemberitaan yang dianggap keliru, tidak akurat, atau membutuhkan pelurusan informasi, seharusnya disikapi melalui klarifikasi secara terbuka dengan menyampaikan data dan fakta pembanding.
Selain itu, media juga harus diberikan ruang untuk melakukan konfirmasi maupun menggunakan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai istilah hoaks justru menjadi alat untuk membangun persepsi negatif terhadap media yang sedang menjalankan fungsi jurnalistiknya,” ujarnya.
Fathurrakhman menegaskan, kritik terhadap institusi kepolisian bukanlah bentuk permusuhan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari mekanisme kontrol publik agar institusi negara tetap transparan, profesional, dan akuntabel.
Menurutnya, Humas Polda Babel tentu memiliki hak untuk membantah pemberitaan yang dianggap tidak benar. Namun, bantahan tersebut harus didasarkan pada fakta, bukti, serta mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip kebebasan pers.
