DinsosPPPA Basel Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Perketat Perlindungan Perempuan dan Anak
Karena itu, keselarasan Standar Operasional Prosedur (SOP) antarinstansi dinilai penting agar setiap laporan dan kasus yang ditemukan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang jelas.
“Mulai dari pencegahan kekerasan di lingkup domestik, perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum, pencegahan TPPO, hingga edukasi masif guna menekan angka perkawinan usia anak, seluruhnya membutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang selaras antarinstansi,” tegasnya.
Agenda tersebut juga sejalan dengan arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda, yang mendorong keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah dalam membangun jaringan perlindungan masyarakat yang tangguh dan responsif.
Sejumlah perangkat daerah yang diharapkan terlibat meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Bapperida, serta dinas teknis lainnya.
Melalui pertemuan ini, DinsosPPPA Basel berharap kerja sama lintas sektor tidak sekadar menjadi agenda koordinasi dan diskusi formal, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Dr. Rudi Hartono berharap integrasi antarlembaga dapat mempercepat sistem rujukan dan pendampingan, sehingga masyarakat yang melaporkan atau menemukan indikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak segera mendapatkan penanganan.
“Harapan kita bersama, integrasi ini melahirkan sistem rujukan dan pendampingan yang jauh lebih cepat. Ketika masyarakat melapor atau menemukan indikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Bangka Selatan, penanganannya langsung tuntas dan hak-hak korban terlindungi seutuhnya,” pungkasnya. (GM)
