Bangka BelitungBerandaBeritaPangkalpinang

Wawako Dessy Sampaikan Sejumlah Usulan Strategis dalam Rembuk Otonomi Daerah Bersama Kemendagri

PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID  — Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengikuti kegiatan Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri RI yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (1/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Smart Room Center Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang dan diikuti oleh 11 kabupaten/kota yang diundang untuk menyampaikan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah.

Dalam kesempatan itu, Dessy menyampaikan sejumlah usulan strategis dari Pemerintah Kota Pangkalpinang. Ia menekankan pentingnya evaluasi kebutuhan daerah, khususnya terkait peningkatan kapasitas pimpinan daerah.

“Kami mengusulkan agar adanya pelatihan dan diklat bagi pimpinan daerah, karena kami yang baru menjabat lebih dari lima bulan ini belum mendapatkan pembekalan tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga menyoroti persoalan Transfer ke Daerah (TKD) serta belanja pegawai yang dinilai masih menjadi tantangan umum di berbagai daerah.

Baca juga  Temui Ketua DPRD, Baznas Babel Usulkan Tambahan Anggaran Operasional

Tak hanya itu, Dessy turut mengangkat isu status Pangkalpinang sebagai kota kepulauan. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini Pangkalpinang belum berstatus sebagai kota kepulauan, meskipun berada di provinsi kepulauan.

“Ini sudah kami usulkan sejak tahun 2024 ke Badan Informasi Geospasial, namun hingga kini belum ada tanggapan,” katanya.

Lebih lanjut, Pemkot Pangkalpinang juga mengusulkan percepatan izin kawasan peruntukan industri yang direncanakan akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, proses perizinan tersebut masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

“Disampaikan tadi bahwa prosesnya masih sekitar 60 persen dan sedang menunggu izin baru dari pemerintah pusat. Kita berharap ini bisa segera terealisasi,” jelasnya.

Dessy berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat segera mendapat respon dari pemerintah pusat, sehingga dapat mendukung keberlanjutan pembangunan dan pengembangan Kota Pangkalpinang ke depan. (YG)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!