Musrenbang RKPD 2027, Bangka Selatan Perkuat Arah Pembangunan Berkelanjutan
TOBOALI, GARUDA MERDEKA.ID — Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bangka Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) terus memantapkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat Kecamatan Simpang Rimba dan Kecamatan Lepar, Kamis (12/02/2026).
Pelaksanaan Musrenbang dilakukan secara hybrid, memadukan pertemuan tatap muka dan daring melalui Zoom Meeting, dengan pusat kegiatan di Studio Perencanaan Pulau Kelapan, Kantor Bappelitbangda Bangka Selatan. Kegiatan ini menjadi tahapan strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah sekaligus forum resmi untuk menghimpun, menyelaraskan, dan memverifikasi usulan program prioritas dari kecamatan, desa, hingga unsur masyarakat.
Musrenbang dipimpin langsung oleh Kepala Bappelitbangda Bangka Selatan Ari Sutanto, S.Si., MT, didampingi jajaran kepala bidang serta perwakilan perangkat daerah terkait. Kehadiran pimpinan dan tim perencana lintas sektor tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan proses perencanaan pembangunan berjalan menyeluruh, berbasis data, dan akuntabel.
Dalam Musrenbang RKPD 2027 ini, pemerintah daerah tetap mengusung tema penguatan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai landasan pembangunan berkelanjutan. Tema ini menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan, optimalisasi potensi kelautan dan pesisir, serta penguatan sektor produktif yang ramah lingkungan.
Ari Sutanto menyampaikan bahwa wilayah kepulauan seperti Lepar Pongok memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari yang harus dikelola secara terpadu. Pendekatan pembangunan berkelanjutan, menurutnya, perlu diterjemahkan ke dalam program konkret seperti rehabilitasi mangrove, pengendalian abrasi, peningkatan nilai tambah hasil perikanan, serta penguatan UMKM berbasis sumber daya lokal.
Sementara itu, pada Musrenbang di Kecamatan Simpang Rimba, isu konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan jangkauan akses jalan sebagai fondasi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat dan distribusi hasil produksi.
Ari juga menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong pemanfaatan pembiayaan lintas sumber, termasuk dukungan pemerintah pusat melalui APBN, agar program prioritas tetap berjalan optimal.
Aspirasi dari unsur legislatif turut memperkuat pembahasan Musrenbang. Mereka menilai pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta konektivitas antarwilayah harus menjadi prioritas karena berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menegaskan komitmennya membangun daerah secara partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga setiap program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. (Eboy)
