TPAKD Jadi Motor Penggerak UMKM, Gubernur Hidayat Arsani Dorong Akses Keuangan Merata hingga Desa
JAKARTA – Upaya memperkuat perekonomian rakyat melalui akses keuangan yang inklusif kembali menjadi sorotan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025, yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan kolaboratif yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu dihadiri ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani.
TPAKD kini dipandang sebagai motor penggerak ekonomi lokal karena berperan langsung dalam membuka akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, TPAKD memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan yang menjadi kunci stabilitas ekonomi nasional.
“TPAKD menjadi penting karena inklusi keuangan adalah indikator kunci stabilitas ekonomi makro, dan merupakan bagian dari RPJMN maupun RPJMD,” kata Airlangga.
Ia menjelaskan, inklusi keuangan menjadi perhatian global, termasuk oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Presiden Prabowo Subianto pun memberi apresiasi kepada Dewan Nasional Keuangan Inklusif atas capaian yang sejalan dengan program Asta Cita Presiden, yang menempatkan pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai prioritas utama.
Sementara itu, Gubernur Babel Hidayat Arsani menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil Rakornas dengan memperluas akses keuangan di Bangka Belitung, terutama bagi pelaku usaha kecil di pedesaan dan wilayah kepulauan.
“TPAKD sangat relevan bagi daerah seperti Babel. Melalui perluasan akses keuangan, kita bisa bantu UMKM, koperasi, dan pelaku usaha kecil agar lebih mandiri. Program Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih akan semakin berdampak jika disinergikan dengan akses pembiayaan yang kuat,” ujar Hidayat Arsani.
Ia menambahkan, Pemprov Babel akan memperkuat kolaborasi dengan perbankan, lembaga keuangan, dan OJK untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil juga mendapat kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan.
Rakornas ini juga menjadi momentum peluncuran Roadmap TPAKD 2026–2030, yang memuat strategi memperkuat ekosistem keuangan daerah melalui digitalisasi, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan produk pembiayaan yang inklusif untuk UMKM dan koperasi.
Sebagai bentuk penghargaan atas kinerja TPAKD di berbagai daerah, OJK juga memberikan TPAKD Award 2025 kepada sejumlah pemerintah daerah dan lembaga yang dinilai berhasil memperluas literasi dan akses keuangan bagi masyarakat.
Gubernur Hidayat Arsani berharap, dengan dukungan TPAKD, UMKM di Bangka Belitung semakin tangguh dan mampu menjadi pilar ekonomi yang mandiri.
“Kita ingin pelaku usaha kecil tidak hanya bertahan, tapi tumbuh dan naik kelas. Inklusi keuangan adalah jembatan untuk mewujudkan kesejahteraan itu,” tegasnya. (Yg)
