Anggi Siahaan: Satgas Timah Wujud Kehadiran Negara, Bukan Ancaman bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha
BANGKA BELITUNG — Menanggapi berbagai pemberitaan mengenai pembentukan dan kehadiran Satuan Tugas (Satgas) Timah, Departemen Head Corporate Communication PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, memberikan penjelasan sekaligus menegaskan sikap perusahaan.
Menurutnya, Satgas Timah hadir sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan sebagai ancaman yang perlu ditakuti oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
Anggi menekankan bahwa PT Timah Tbk mengapresiasi dukungan penuh dari pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur, yang telah menunjukkan komitmen dalam memperbaiki pengelolaan sumber daya alam timah di daerah ini.
Dukungan tersebut, kata Anggi, menjadi fondasi penting untuk membangun tata kelola yang transparan, adil, dan berkelanjutan, sehingga kekayaan alam benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi negara dan kesejahteraan masyarakat.
“Perusahaan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, terutama Gubernur Provinsi Bangka Belitung, atas dukungan penuh yang telah diberikan untuk menciptakan perbaikan tata kelola timah di Bangka Belitung. Kami yakin, dengan kerja sama yang baik, manfaat dari sumber daya alam timah ini akan semakin besar bagi bangsa dan negara serta masyarakat luas,” ujar Anggi, Jumat (5/9/2025).
Anggi menjelaskan, pembentukan Satgas Timah adalah instrumen negara dalam rangka menata kembali regulasi, meningkatkan pengawasan aktivitas pertambangan, memperbaiki praktik pertambangan agar lebih berwawasan lingkungan, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertimahan.
“Satgas Timah jangan dipandang sebagai momok yang menakutkan atau ancaman bagi siapa pun. Sebaliknya, Satgas adalah perwujudan kehadiran negara untuk menata dan mewujudkan tata kelola pertimahan yang lebih baik. Ini adalah ruang sinergi dan kolaborasi yang humanis antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” tegas Anggi.
Ia menambahkan, dengan kehadiran Satgas, diharapkan akan lahir sistem pertimahan yang lebih tertata dan terstruktur sehingga mampu menjawab berbagai tantangan, termasuk praktik penambangan ilegal yang selama ini merugikan negara dan merusak lingkungan.
Dalam proses perbaikan tata kelola pertimahan, PT Timah memastikan masyarakat tetap memiliki ruang untuk terlibat secara aktif, terutama dalam aktivitas pertambangan yang sesuai regulasi.
Menurut Anggi, selama penambangan dilakukan dengan memperhatikan kaidah pertambangan yang baik dan berwawasan lingkungan, aktivitas tersebut dapat terus menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat.
“Sebagaimana pola kemitraan yang selama ini telah terjalin antara PT Timah Tbk dan masyarakat, khususnya di wilayah IUP perusahaan, perbaikan tata kelola ini diharapkan mampu memperluas ruang kolaborasi yang lebih sehat dan produktif,” jelasnya.
Anggi juga menyebutkan, langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Bangka Belitung yang menekankan pentingnya memperkuat program kemitraan masyarakat sesuai regulasi yang berlaku. Dengan demikian, kemitraan ini tidak hanya memberi legalitas pada aktivitas pertambangan rakyat, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan.
Anggi menegaskan, keberhasilan transformasi tata kelola pertimahan memerlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak — pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dengan kerjasama yang erat, pengelolaan kekayaan alam ini dapat memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Bangka Belitung.
“Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kehadiran Satgas bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Satgas justru hadir untuk mendukung aktivitas pertimahan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa penambangan dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,” tegas Anggi.
Di akhir pernyataannya, Anggi mengajak semua pihak untuk memandang kehadiran Satgas Timah sebagai mitra strategis dalam pembangunan sektor pertimahan. Menurutnya, langkah ini bukan hanya tentang memperbaiki kondisi pertambangan saat ini, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
“Satgas hadir untuk memastikan kekayaan alam yang kita miliki dapat dikelola secara adil dan berkelanjutan. Ini bukan hanya soal hari ini, tetapi juga tentang tanggung jawab kita kepada generasi yang akan datang,” pungkas Anggi.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, PT Timah optimistis perbaikan tata kelola pertimahan di Bangka Belitung akan semakin kokoh. Transformasi ini diharapkan tidak hanya menjadi pendorong ekonomi lokal, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup di wilayah ini. (Shin)
sumber : www.timah.com
