Gubernur Babel Dukung Penguatan Operasional Bakamla, Dorong Sinergi Lawan Penyelundupan Timah
PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, menerima audiensi dari Kepala Stasiun Badan Keamanan Laut (Bakamla) Babel, Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto, di ruang kerjanya, Senin (16/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Wakil Bakamla Babel, Lettu Moreno Siahaan.
Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Babel dan Bakamla, terutama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut nasional yang merupakan garis depan pertahanan negara, khususnya di wilayah Babel yang rentan terhadap aktivitas ilegal seperti penyelundupan timah.
Gubernur Hidayat Arsani menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh peran strategis Bakamla Babel. Salah satu bentuk dukungan yang disampaikannya adalah keinginan untuk memperkuat operasional kelembagaan Bakamla, termasuk soal sarana dan prasarana.
“Akan kita lanjuti apa yang menjadi harapan Bakamla. Memang sedikit sulit kalau hanya mengandalkan satu kendaraan. Bahkan, saya inginnya pemerintah punya kapal khusus,” ujar Gubernur Hidayat Arsani.
Ia juga mendorong Bakamla untuk aktif membangun sinergi lintas sektor, khususnya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Gubernur mengusulkan digelarnya suatu pertemuan strategis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Danrem, Kapolda, dan Dirut PT Timah, guna menyatukan komitmen dalam menjaga keamanan laut dan darat.
“Saya usulkan Bakamla buat acara khusus, kita panggil Danrem, Kapolda, Dirut PT Timah dan lain-lain untuk menyatukan komitmen menjaga wilayah ini, seperti penyelundupan timah. Kita harus lawan,” tegasnya.
Sementara itu, Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto memaparkan tugas dan fungsi Bakamla berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Ia menjelaskan bahwa Bakamla memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan dan patroli di wilayah perairan daerah, termasuk laut teritorial dan perairan kepulauan, serta bertugas menanggapi pelanggaran hukum di laut seperti penyelundupan dan pelanggaran wilayah.
“Kebijakan kita adalah melaksanakan patroli keamanan laut, dan penegakan hukum di tempat yang dipersenjatai lengkap. Kita juga melakukan pemantauan dengan penginderaan jauh, seperti radar dan AIS (Automatic Identification System),” jelasnya.
Yuli Eko juga menyoroti isu strategis di wilayah Babel, yaitu maraknya penyelundupan timah yang memerlukan langkah cepat dan terkoordinasi. Ia menyebutkan bahwa Bakamla pusat akan menerjunkan satuan tugas (satgas) untuk penanganan lebih intensif terhadap kasus tersebut.
Dalam upaya menjaga keamanan laut yang melibatkan partisipasi masyarakat, Bakamla juga mengembangkan program Relawan Penjaga Laut Nusantara, yang bertujuan memberdayakan masyarakat sebagai garda informasi di lapangan.
“Kami memiliki program relawan penjaga laut yang fungsinya membantu Bakamla memberikan informasi tentang pelanggaran di laut. Kami memohon doa restu Pak Gubernur agar kami bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat,” tutupnya.
Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi dan sinergi yang akan dibangun bersama lintas sektor, diharapkan Bakamla Babel semakin kuat dalam menjalankan tugasnya menjaga kedaulatan laut dan memberantas praktik ilegal demi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. (Shin)
