Komisi III DPR RI Kunjungi Babel, Bahas Evaluasi KUHAP dan Penguatan Aparat Penegak Hukum
PANGKALPINANG – Rombongan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tiba di Negeri Serumpun Sebalai dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker), Jumat (19/9/2025).
Kedatangan rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, dan disambut langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Fery Afriyanto, di Bandar Udara Depati Amir sekitar pukul 08.35 WIB.
Rombongan yang datang menggunakan pesawat Citilink Indonesia ini diterima dengan prosesi penyambutan sederhana namun hangat. Pj. Sekda Fery mewakili Gubernur Babel Hidayat Arsani dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Babel Irjen Pol Hendro Pandowo.
“Selamat datang di Negeri Serumpun Sebalai,” ucap Fery sambil mengalungkan bunga kepada Dede Indra Permana Soediro sebagai bentuk penghormatan atas kunjungan tersebut.
Usai penyambutan, rombongan kemudian diarahkan menuju Ruang Utama VIP bandara. Suasana penuh keakraban terlihat jelas saat Pj. Sekda Fery, Kapolda Hendro Pandowo, serta para anggota Komisi III DPR RI berbincang santai sambil menikmati kudapan yang telah disiapkan.
Dalam keterangannya, Dede menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tugas Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan keamanan. Fokus utama kunjungan ini adalah pembahasan terkait Aparat Penegak Hukum (APH) serta evaluasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Kami (Komisi III DPR RI) datang ke sini untuk membahas isu-isu terkini. Rencananya, kami akan berdiskusi mengenai peran Polri dan melakukan evaluasi terkait KUHAP di Bangka Belitung,” jelas Dede.
Setelah agenda penyambutan, rombongan Komisi III DPR RI dijadwalkan menuju Markas Polda Babel untuk melakukan pertemuan resmi bersama Kapolda dan jajaran. Pertemuan ini akan membahas penguatan peran aparat penegak hukum dan langkah strategis dalam penegakan hukum di Babel.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Babel serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang turut memberikan dukungan terhadap upaya pembenahan dan evaluasi sektor hukum di daerah. (Yg)
