BangkaBangka BelitungBerandaBeritaPangkalpinang

Penolakan Tambang Pasir Laut Teluk Uber, Didit Minta Aktivitas Didinginkan Sementara dan DPRD Turun ke Lapangan

PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID – Penolakan masyarakat terhadap aktivitas penambangan pasir laut di perairan Teluk Uber, Kabupaten Bangka, mendapat perhatian serius DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). DPRD Babel meminta aktivitas yang menjadi sumber polemik tersebut didinginkan sementara sembari menelusuri persoalan perizinan dan kesesuaian tata ruang kawasan.

Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), perusahaan tambang hingga perwakilan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Didit saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas aspirasi masyarakat terkait penolakan aktivitas penambangan pasir laut di Teluk Uber, Kamis (19/11/2026).

Dalam RDP tersebut, Didit meminta perwakilan masyarakat, Abun, menyerahkan bukti-bukti penolakan secara tertulis kepada DPRD Babel. Dokumen tersebut akan menjadi bahan kajian sekaligus dasar untuk menyusun kronologi persoalan sebelum DPRD mengeluarkan rekomendasi kepada pihak terkait.

“Saya minta kepada Pak Abun, sampaikan kepada kami secara tertulis bukti-bukti penolakan. Kita minta bukti dikirim kepada DPRD biar kami kaji. Kita bikin kronologisnya,” kata Didit.

Menurutnya, seluruh aspirasi dan bukti yang disampaikan masyarakat perlu dikaji agar langkah DPRD memiliki landasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga  Didit Pastikan Penyeberangan Sadai Awal Agustus Dialihkan ke Pangkalbalam

Tidak hanya mengandalkan pembahasan di ruang rapat, Didit juga meminta anggota DPRD Babel turun langsung ke kawasan Teluk Uber untuk melihat kondisi di lapangan.

Ia meminta Anggota DPRD Babel Maryam, Nolita, dan Refian melakukan pengecekan dengan didampingi dinas terkait serta aparat kepolisian.

“Saya minta besok pagi Ibu Nolita, Ibu Maryam, Pak Refian didampingi dinas-dinas juga ke lapangan. Saya minta Dinas ESDM juga turun. Pak Kapolsek, tolong didampingi teman-teman kami,” ujarnya.

Pengecekan tersebut dinilai penting untuk memastikan peruntukan kawasan perairan Teluk Uber berdasarkan dokumen tata ruang yang berlaku, sekaligus mencocokkannya dengan aktivitas penambangan yang berlangsung.

Didit juga menyoroti ketidakhadiran camat setempat dalam RDP. Padahal, pemerintah kecamatan diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai kondisi dan peruntukan wilayah yang menjadi persoalan.

Menurutnya, persoalan tata ruang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten Bangka juga harus ikut bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan terkait status kawasan tersebut.

“Kita akan mengundang pihak perusahaan, Dinas Kelautan, dan Pemda Bangka. Tidak boleh lepas tangan. Kita juga akan mengundang camat dan seluruh kepala dinas terkait,” tegasnya.

**Minta Aktivitas Didinginkan Sementara**

1 2Laman berikutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!