Penolakan Tambang Pasir Laut Teluk Uber, Didit Minta Aktivitas Didinginkan Sementara dan DPRD Turun ke Lapangan

Di tengah polemik penolakan masyarakat, Didit mengajak seluruh pihak menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif.
Ia meminta masyarakat, perusahaan, dan pemerintah mengedepankan komunikasi serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu konflik berkepanjangan.
Didit juga meminta aktivitas yang menjadi sumber polemik untuk didinginkan sementara hingga proses kajian dan pembahasan bersama menghasilkan kejelasan.
Menurutnya, DPRD tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum memastikan dasar hukum, dokumen perizinan, serta kesesuaian peruntukan ruang kawasan perairan Teluk Uber.
“Yakin dan percaya, setiap masalah pasti ada jalan keluar kalau kita menangani dengan hati yang dingin dan tenang. Apalagi teman-teman DPRD sudah menyuarakan aspirasi yang sama dengan yang Bapak-bapak sampaikan,” ungkapnya.
Selain persoalan perizinan, Didit turut menyinggung peluang evaluasi terhadap peraturan daerah tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Menurutnya, ruang evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk kemungkinan penyesuaian kawasan menjadi zona tangkap nelayan.
Namun, langkah tersebut harus terlebih dahulu didasarkan pada pemeriksaan dokumen tata ruang Kabupaten Bangka.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara peruntukan kawasan dengan aktivitas pertambangan, DPRD akan meminta penjelasan dari dinas teknis terkait, termasuk Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Dinas Kelautan.
Didit kembali menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka harus terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan tersebut, mengingat proses pengusulan dan pembahasan tata ruang juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten.
RDP tersebut akhirnya diskors dan akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan menghadirkan perusahaan tambang, Pemerintah Kabupaten Bangka, camat, serta seluruh OPD terkait.
Didit berharap rapat lanjutan dapat memberikan kejelasan mengenai status peruntukan kawasan Teluk Uber, termasuk aspek perizinan dan kesesuaian tata ruang.
Dengan demikian, penyelesaian polemik penambangan pasir laut tersebut dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus memperhatikan aspirasi masyarakat, kepentingan nelayan, serta kelestarian lingkungan pesisir. (GM)





