Data Desil Dipersoalkan, Didit: Warga Tak Punya Rumah Masuk Desil 7, Pemilik Dua Mobil Desil 2
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID — Data desil kesejahteraan sosial yang digunakan pemerintah pusat dipersoalkan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyebut ditemukan ketidaksesuaian antara data dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Didit mengatakan, persoalan tersebut terungkap dalam audiensi DPRD Babel bersama sejumlah pihak terkait di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Kamis (17/9/2026).
Menurut Didit, salah satu penyebab ketidakakuratan data adalah proses pendataan yang tidak melibatkan pemerintah desa. Padahal, pemerintah desa dinilai lebih mengetahui kondisi faktual masyarakat di wilayahnya.
“Pendataan yang dilakukan oleh beberapa instansi itu tidak melibatkan pemerintahan desa. Sehingga tidak begitu akurat,” ujar Didit.
Ia mencontohkan adanya warga yang tidak memiliki rumah, berusia hampir 70 tahun dan tidak mempunyai pekerjaan, tetapi tercatat dalam desil 7.
Sebaliknya, Didit menyebut terdapat warga yang memiliki dua mobil dan usaha, namun justru tercatat dalam desil 2.
“Contoh, misalnya ada orang tidak punya rumah, usia hampir 70 tahun, tidak ada kerjaan, itu masuk desil 7. Tapi ada yang punya dua mobil, punya usaha, masuk desil 2,” ungkapnya.
Didit menyebut kondisi tersebut turut diakui kepala desa dan BPD se-Bangka Belitung dalam pertemuan. Ia juga menyatakan persoalan tersebut diketahui pihak BPS.
Atas temuan itu, DPRD Babel meminta pemerintah pusat tidak terburu-buru menggunakan data desil tersebut sebagai dasar kebijakan. DPRD bersama pemerintah daerah, kepala desa dan BPD akan berkoordinasi dengan BPS Pusat, Kementerian Sosial, Bappenas serta instansi terkait.
DPRD Babel juga meminta Gubernur Babel mengirim surat kepada BPS Pusat agar penggunaan data tersebut dikunci sementara sampai dilakukan evaluasi dan pembaruan.
“Kita minta kepada Bapak Gubernur mengirim surat kepada BPS Pusat untuk dilock dulu. Artinya data ini jangan digunakan dulu sementara,” tegas Didit.
Selain persoalan akurasi, Didit menilai indikator kesejahteraan perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah. Ia menyebut terdapat 41 variabel yang digunakan dalam menentukan desil, namun variabel tersebut dinilai perlu dilengkapi komponen lokal.
“Silakan variabel 41 tetap, tapi ada komponen-komponen lokal yang harus diperhatikan juga. Ada situasi kondisi di masing-masing provinsi atau daerah itu berbeda,” katanya.
Menurut Didit, keterlibatan pemerintah desa dalam pemutakhiran data sangat penting agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tergambar secara lebih akurat.
Ia menegaskan data desil saat ini perlu diperbarui dan direvisi sebelum kembali digunakan.
“Desil saat ini dikatakan akurasinya kurang begitu tajam. Maka perlu pembaruan, perlu revisi. Sebelum ini revisi, kita mengusulkan ini. Tolong dilock dulu,” pungkas Didit. (GM)
