DPRD Basel Desak Pemda Percepat Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur
TOBOALI, GARUDAMERDEKA.ID — DPRD Kabupaten Bangka Selatan mendesak Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk segera mempercepat pelaksanaan pembangunan dan optimalisasi serapan APBD Tahun 2026 agar kegiatan pembangunan tidak menumpuk di penghujung tahun anggaran.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Bangka Selatan, H. Kamarudin saat rapat evaluasi realisasi APBD Tahun 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang digelar di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Bangka Selatan pada 7 Mei 2026.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Bangka Selatan dan dihadiri pimpinan serta anggota Badan Anggaran DPRD bersama TAPD.
Dalam rapat itu, DPRD Bangka Selatan memberikan apresiasi kepada TAPD atas capaian realisasi pendapatan daerah hingga April 2026 yang telah mencapai 34 persen.
Menurut Kamarudin, capaian tersebut menunjukkan tren positif sehingga target pendapatan daerah hingga akhir tahun diyakini dapat tercapai apabila konsisten dipertahankan.
Namun demikian, DPRD menyoroti realisasi belanja daerah yang baru mencapai 27 persen dan masih didominasi belanja rutin. Sementara realisasi belanja modal hingga akhir April 2026 baru berada di angka 8 persen dan belanja hibah masih belum berjalan.
“Percepatan pembangunan harus segera dilakukan. Pada triwulan kedua seharusnya progres pembangunan sudah menyentuh sekitar 40 persen dari belanja modal,” ujarnya.
DPRD meminta pemerintah daerah lebih memprioritaskan program pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Di sektor kesehatan, DPRD mendorong peningkatan sarana dan kenyamanan pelayanan pasien rawat inap maupun rawat jalan di RSUD dan puskesmas.
Sedangkan di sektor pendidikan, DPRD meminta pemerataan peningkatan fasilitas sekolah, terutama usulan revitalisasi sekolah yang masuk dalam program Kementerian Pendidikan.
Selain itu, DPRD juga menyoroti kondisi Mobile Bridge Pelabuhan Penyeberangan Sadai yang dinilai memprihatinkan dan perlu segera diperbaiki.
Meski demikian, sebelum perbaikan dilakukan, pemerintah daerah diminta terlebih dahulu menyiapkan lokasi sandar alternatif bagi kapal ro-ro agar aktivitas pelayaran lintasan Sadai–Tanjung Pandan dan Sadai–Tanjung Gading tetap berjalan normal.
“Transportasi penyeberangan harus tetap beroperasi dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3,” kata Kamarudin.
Tak hanya itu, DPRD Bangka Selatan juga mendesak pemerintah daerah segera melakukan pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang saat ini banyak mengalami kerusakan dan berlubang di hampir seluruh kecamatan, terutama wilayah Tukak Sadai dan Simpang Rimba.
Menurut DPRD, pemeliharaan jalan sangat penting untuk mencegah kerusakan yang lebih parah, mengurangi risiko kecelakaan, menjaga stabilitas harga hasil produksi petani dan nelayan, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Selatan. (GM)
