PWI Babel Protes Labeling Hoaks oleh Humas Polda, Ancam Boikot Pemberitaan hingga Persoalan Tuntas
Organisasi wartawan tersebut mengingatkan bahwa pelabelan terhadap karya jurnalistik berpotensi membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat, bahkan dapat menghambat kemerdekaan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Polemik ini menjadi penting karena hubungan antara pers dan institusi kepolisian semestinya dibangun melalui keterbukaan informasi, komunikasi yang profesional, serta penghormatan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan.
PWI Babel pun mendesak Kapolda Kepulauan Bangka Belitung agar segera menghapus unggahan yang memuat tangkapan layar pemberitaan tersebut dari akun Instagram Humas Polda Babel dan Humas Polres Bangka guna mencegah polemik semakin meluas.
PWI Babel Nyatakan Boikot Pemberitaan Humas Polda
Tidak hanya menyampaikan keberatan, PWI Babel juga mengambil sikap tegas dengan menyatakan boikot terhadap pemberitaan dari Humas Polda Babel sampai persoalan tersebut diselesaikan secara tuntas.
Sikap ini menjadi bentuk protes organisasi terhadap tindakan yang dinilai dapat merugikan kehormatan dan independensi kerja jurnalistik.
PWI Babel sekaligus mengimbau seluruh pihak agar tidak mudah mendiskreditkan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Pers, dalam menjalankan fungsinya, memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, ketika terdapat perbedaan atau keberatan terhadap suatu pemberitaan, penyelesaiannya harus tetap mengedepankan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menunggu Penjelasan Polda Babel
Hingga berita ini di-publish, surat keberatan PWI Babel tersebut belum disertai tanggapan atau klarifikasi resmi dari pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung mengenai alasan pemberian label “HOAX” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI” terhadap sejumlah pemberitaan tersebut.
Pihak kepolisian diharapkan memberikan penjelasan mengenai dasar penilaian, proses verifikasi informasi, serta pertimbangan di balik publikasi unggahan tersebut agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjebak dalam polemik sepihak.
Terlebih, pemberitaan yang menjadi sumber polemik berkaitan dengan dugaan kekerasan terhadap seorang anggota TNI AD di lingkungan Polsek Sungailiat. Substansi dugaan peristiwa tersebut juga perlu dijelaskan secara transparan oleh pihak-pihak terkait. (*)
