DPRD Babel Gelar Paripurna Istimewa, Semangat Kebangsaan Warnai HUT ke-81 RI
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna tersebut berlangsung khidmat di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus momentum bagi jajaran pemerintah daerah dan legislatif untuk menyimak arah kebijakan nasional yang disampaikan Presiden.
Pemprov Babel sebelumnya telah mematangkan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI dengan menekankan pentingnya semangat nasionalisme, koordinasi, kerja sama dan tanggung jawab seluruh unsur pemerintahan dalam menyukseskan agenda kemerdekaan.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya bersama Wakil Ketua DPRD Eddy Iskandar dan Beliadi serta jajaran anggota DPRD mengikuti jalannya rapat paripurna dari ruang sidang. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi.
Turut hadir Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, Kapolda Babel Irjen Pol Viktor T. Sihombing, Danrem 045/Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi, Penjabat Sekretaris Daerah Fery Aprianto, jajaran kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran tersebut mencerminkan sinergi antara legislatif, eksekutif dan unsur Forkopimda dalam momentum kenegaraan.
Suasana ruang sidang tampak semarak dengan nuansa merah putih yang menghiasi berbagai sudut ruangan. Para peserta menyimak Pidato Kenegaraan Presiden RI melalui layar yang menayangkan siaran langsung dari pusat pemerintahan.
Rapat Paripurna Istimewa ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial menjelang peringatan kemerdekaan. Momentum tersebut menjadi sarana untuk menyimak arah pembangunan nasional sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menerjemahkan kebijakan nasional di tingkat daerah.
