Soroti Limbah dan Transparansi, Wawako Dessy Perkuat Pengawasan Program MBG
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pangkalpinang tak hanya difokuskan pada pemenuhan gizi, tetapi juga aspek pengawasan, transparansi, dan dampak lingkungan.
Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), jajaran perangkat daerah, serta pihak yayasan di Balai Besar Betason, Kamis (16/4/2026).
Dalam forum tersebut, Dessy menyoroti pentingnya pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan dapur MBG, baik limbah cair maupun sampah makanan. Ia menegaskan, program nasional ini harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Menurutnya, pengelolaan limbah yang baik menjadi bagian tak terpisahkan dari kualitas pelaksanaan program, apalagi hal tersebut juga menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Jangan sampai program yang tujuannya baik ini justru menimbulkan persoalan baru, terutama terkait sampah dan limbah. Ini harus kita kelola dengan benar,” tegasnya.
Selain itu, Dessy juga menekankan pentingnya keterbukaan data, khususnya terkait supplier bahan makanan yang digunakan oleh SPPG. Transparansi ini dinilai krusial untuk memastikan kualitas bahan pangan serta meminimalisir potensi risiko, seperti keracunan makanan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran dalam melakukan pengawasan, sehingga membutuhkan akses terhadap data yang jelas dan terbuka.
“Kami tidak masuk ke ranah teknis dapur, tetapi kami punya tanggung jawab dalam pengawasan. Maka data supplier harus terbuka agar semuanya bisa terkontrol,” ujarnya.
Dessy juga mengakui masih adanya sejumlah kendala di lapangan, mulai dari koordinasi yang belum optimal hingga kualitas makanan yang belum konsisten. Oleh karena itu, rakor ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bersama.
Melalui pertemuan ini, ia berharap seluruh pihak dapat memperkuat sinergi dan komitmen dalam menjalankan program MBG secara lebih baik, tidak hanya dari sisi gizi, tetapi juga tata kelola dan dampaknya terhadap lingkungan.
“Program ini harus memberikan manfaat yang utuh, baik untuk kesehatan masyarakat, ekonomi lokal, maupun lingkungan,” pungkasnya. (YG)
