ASN Adalah Pelayan, Bukan Dilayani: Gubernur Hidayat Arsani Sidak Kantor Perizinan
PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, kembali mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) adalah pelayan masyarakat.
Hal ini disampaikannya dalam kunjungan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Babel, Kamis (31/7/2025).
Sidak berlangsung selama sepuluh menit dan langsung difokuskan pada area front office, tempat masyarakat, pelaku usaha, hingga calon investor pertama kali berinteraksi dengan sistem pelayanan publik di Babel.
Kedatangan Gubernur Hidayat Arsani disambut oleh Hardian, Penata Perizinan Ahli Madya sekaligus Koordinator PTSP DPMPTSP.
Dalam kunjungan singkat namun bermakna itu, Gubernur Hidayat Arsani memberikan pengarahan penting soal etika kerja dan tanggung jawab ASN, terutama mereka yang bertugas langsung di garis depan pelayanan.
“Pegawai yang telah ditugaskan pimpinan di bagian front office ini, harus berada di tempat tugasnya sesuai jam kerja yang berlaku dan tidak diperkenankan dinas luar daerah,” tegas Gubernur Hidayat Arsani.
Gubernur Hidayat Arsani menekankan bahwa kedisiplinan dalam menjalankan tugas bukan hanya soal aturan kepegawaian, tetapi soal integritas moral sebagai pelayan masyarakat.
Menurutnya, ASN yang bertugas di sektor pelayanan tidak boleh semena-mena atau menjadikan jabatan sebagai privilese, karena kehadiran mereka sepenuhnya untuk melayani kebutuhan publik.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya kualitas interaksi antara petugas layanan dan masyarakat.
“Pelayanan publik adalah wajah birokrasi kita. Jika wajah itu murung, lambat, atau tidak ramah, bagaimana mungkin masyarakat percaya kepada pemerintah? Saya minta semua bekerja dengan optimal, profesional, dan berempati,” ujarnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Gubernur juga mengaitkan pelayanan publik dengan pembangunan budaya kerja yang melayani, bukan dilayani. Menurutnya, jika paradigma ini tertanam kuat, maka kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi akan meningkat dan reformasi birokrasi bisa berjalan lebih cepat.
Sidak tersebut juga menjadi momentum bagi Gubernur untuk menegaskan bahwa pembenahan birokrasi tidak boleh berhenti di level kebijakan, tetapi harus menjangkau perilaku harian ASN.
Ia mencontohkan bahwa banyak keluhan masyarakat terhadap birokrasi sering kali berakar dari interaksi langsung yang kurang profesional, seperti keterlambatan petugas, pelayanan yang berbelit, atau ketidakhadiran ASN di tempat tugas.
“Kita ini digaji oleh rakyat. Maka, sudah sewajarnya kita hadir dan melayani dengan sebaik mungkin. Bukan malah menghindar atau mementingkan urusan pribadi,” tutur Gubernur Hidayat Arsani.
Sebagai informasi, DPMPTSP merupakan salah satu OPD strategis yang menangani perizinan investasi, usaha, dan berbagai layanan administratif lainnya. Dengan peran krusial ini, Gubernur meminta agar kantor tersebut menjadi contoh dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Menutup sidaknya, Gubernur Hidayat Arsani mengingatkan bahwa pengawasan terhadap kedisiplinan dan kualitas pelayanan akan terus dilakukan secara acak, tidak hanya di DPMPTSP tetapi juga di seluruh OPD lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Babel.
“Saya tidak akan segan menindak jika ada pegawai yang malas, lalai, atau tidak menjalankan tugas pelayanan dengan baik. ASN harus kembali pada jati dirinya: sebagai pelayan, bukan penguasa,” pungkasnya.
Dengan sidak ini, Pemerintah Provinsi Babel ingin menanamkan nilai-nilai kerja yang jujur, disiplin, dan melayani sebagai fondasi birokrasi modern yang bersih dan berorientasi pada rakyat. (YG)
