Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah, Gubernur Babel Hidayat Arsani Sambut Kunjungan Dirjen PKN V BPK RI
PANGKALPINANG – Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, menyambut secara langsung kunjungan kerja Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara V (Dirjen PKN V) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Widhi Hidayat, di VIP Room Bandara Depati Amir, Pangkalpinang, Minggu (29/6/2025).
Dirjen PKN V BPK RI tiba bersama rombongan pada pukul 12.05 WIB dan disambut dengan penuh kehangatan oleh Gubernur Hidayat Arsani bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Babel. Hadir pula perwakilan dari BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kedatangan Widhi Hidayat dan tim ke Negeri Serumpun Sebalai ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja strategis dalam rangka penguatan sistem pengawasan keuangan negara di tingkat daerah.
Salah satu agenda utama dari kunjungan tersebut adalah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 30 Juni 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur Hidayat Arsani menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Babel senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Ia menyambut baik dan terbuka terhadap setiap proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pengawas eksternal seperti BPK RI.
“Kami menyambut kunjungan ini sebagai bagian dari semangat perbaikan berkelanjutan. Kami siap mendukung penuh langkah BPK RI dalam mendorong penguatan akuntabilitas di daerah. Jika hasilnya baik, maka itu menjadi motivasi. Jika masih ada catatan, kami anggap sebagai bahan evaluasi untuk terus membenahi diri,” ujar Gubernur Hidayat Arsani.
Ia juga menyampaikan bahwa kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan BPK RI merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Kepercayaan masyarakat harus dibangun dari transparansi, dan itu bermula dari laporan keuangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Gubernur Hidayat Arsani.
Lebih lanjut, kunjungan Dirjen PKN V ini bukan hanya sekadar penyerahan laporan, melainkan juga menjadi ruang dialog dan koordinasi untuk membahas berbagai tantangan dan peluang dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah ke depan.
Di sisi lain, kehadiran Dirjen PKN V BPK RI juga menegaskan peran strategis BPK sebagai lembaga yang tidak hanya bertugas mengaudit, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen seluruh jajaran Pemprov Babel dalam menjaga integritas keuangan daerah, sekaligus terus berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini telah diraih.
Penyerahan LHP keuangan Pemprov Babel besok akan menjadi barometer penting terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah sepanjang tahun anggaran 2024. Apapun hasilnya, Gubernur Hidayat memastikan bahwa pihaknya akan menjalankan seluruh rekomendasi BPK RI sebagai bentuk tanggung jawab dan keseriusan dalam membangun tata kelola keuangan yang baik. (Shin)
