Wabup Debby Lantik Empat Pejabat Eselon II, Pemkab Basel Lakukan Penyegaran Organisasi
BANGKA SELATAN – Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan penyegaran di lingkungan birokrasi, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap empat pejabat eselon II.
Prosesi pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, pada Selasa (24/6/2025).
Empat nama yang dilantik mengisi posisi strategis dalam struktur pemerintahan daerah. Firmansyah, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga, kini dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan.
Selanjutnya, M. Zamroni, mantan Kepala Dinas Perhubungan, dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Rotasi juga menyasar dinas teknis. Elfan Rulyadi, yang sebelumnya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kini mengemban tugas baru sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Sementara jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diisi oleh Anshori, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Uniknya, Anshori hingga saat ini masih merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka Selatan.
Menanggapi mutasi tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bangka Selatan, Suprayitno, menjelaskan bahwa rotasi ini adalah bagian dari penyegaran organisasi dan upaya strategis untuk memperkuat kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ini bagian dari dinamika organisasi dan penyegaran untuk memperkuat kinerja OPD,” ujar Suprayitno.
Ketika ditanyakan mengenai kekosongan jabatan pada Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan pasca rotasi, Suprayitno menyebutkan posisi tersebut akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt), namun belum merinci lebih lanjut mengenai siapa pejabat yang ditunjuk.
“Diisi Plt, bisa koordinasi dengan Pak Sekda,” tutupnya singkat.
Pelantikan ini menandai langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam merespons kebutuhan birokrasi yang adaptif, dinamis, dan selaras dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. (Eboy)
