Petani Desa Rias Protes Bibit Padi Tak Berkualitas, DPRD Babel Segera Panggil Dinas Terkait
TOBOALI, BANGKA SELATAN – Sejumlah petani di Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, meluapkan kekecewaan mereka terhadap bantuan bibit padi jenis Inpari 32 yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel).
Mereka mengklaim bibit yang diterima memiliki kualitas buruk dan tidak layak tanam.
Keluhan tersebut pertama kali mencuat ke publik melalui unggahan video di platform TikTok oleh akun @desri1075, ( https://vt.tiktok.com/ZShf6d62L/ ).
Dalam video itu, tampak petani menunjukkan kondisi bibit yang tampak rusak dan tidak sesuai harapan, memicu keprihatinan luas warganet serta perhatian pihak terkait.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Romdhoni, SP., MM, membenarkan bahwa bibit tersebut merupakan bagian dari bantuan yang disalurkan oleh Pemprov melalui dinas yang ia pimpin.
“Ya, benar, pekerjaan masih berjalan dan belum kita bayarkan. Penyedia harus mengganti sampai semua beres sesuai kualitas,” jelas Edi saat dikonfirmasi, Minggu pagi (11/5/2025).
Edi menegaskan bahwa program ini masih dalam tahap pengadaan, sehingga apabila ditemukan barang cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pihak penyedia berkewajiban untuk mengganti seluruhnya sesuai dengan mutu yang telah disepakati.
“Ini masih proses pengadaan. Jadi misal ada barang rusak, cacat, tidak sesuai spesifikasi, penyedia harus ganti. Intinya, belum kita bayar karena belum final,” tegasnya.
Terkait masalah ini, anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol, juga angkat suara.
Ia menyatakan akan segera memanggil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk dimintai klarifikasi.
“Besok, Rabu, kami akan panggil dinas terkait, dan kalau terbukti tidak benar, kami dari Komisi II meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan memeriksa masalah ini. Tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi. Kasihan petani kita,” ujar Rina.
Protes para petani ini kembali mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses distribusi bantuan pemerintah, terutama yang menyangkut nasib petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan daerah.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari dinas terkait serta komitmen DPRD dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam program-program pertanian ke depan. (Eboy)
