Pemprov Babel dan DPR RI Bersinergi Majukan Desa Wisata, Hidayat Arsani: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) semakin serius menggarap sektor pariwisata melalui pengembangan desa wisata yang dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Gubernur Babel, Hidayat Arsani, usai menghadiri Rapat Koordinasi Anggota Panja Standardisasi Desa dan Kampung Wisata Komisi VII DPR RI yang digelar di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Senin (8/9/2025).
Dalam rapat koordinasi ini, berbagai strategi dan tantangan pengembangan desa wisata di Babel dibahas secara mendalam. Desa wisata menjadi salah satu prioritas karena selain menawarkan keindahan alam, juga memiliki nilai budaya dan tradisi yang khas.
Gubernur Hidayat Arsani menjelaskan, selama ini pariwisata Bangka Belitung identik dengan wisata pantai. Namun, pemerintah daerah ingin memperluas cakupan daya tarik wisata dengan mengangkat keunikan desa-desa yang memiliki karakter dan keistimewaan tersendiri.
“Selama ini orang mengenal Bangka Belitung dengan pantainya yang indah, tetapi kita juga punya desa-desa yang kaya akan budaya dan tradisi. Misalnya Desa Namang yang sudah mendapatkan penghargaan nasional sebagai desa wisata. Ini akan segera kita tindaklanjuti agar terus berkembang,” jelas Hidayat Arsani.
Menurutnya, hal-hal kecil seperti pengelolaan sampah sering kali terabaikan, padahal memiliki dampak besar pada kenyamanan wisatawan dan citra destinasi. Ia mengaku sependapat dengan apa yang disampaikan pihak DPR RI agar masalah kebersihan menjadi perhatian khusus.
“Masalah sampah sering dianggap sepele, padahal sangat mempengaruhi kenyamanan wisatawan. Apa yang disampaikan Ibu Rahayu tadi akan kita kuatkan bersama dengan pemerintah pusat,” tegas Hidayat Arsani.
Hidayat Arsani meyakini, pengembangan desa wisata hanya bisa berhasil jika ada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk keterlibatan masyarakat setempat. Ia optimistis jika kerja sama ini berjalan optimal, desa wisata akan menjadi pilar utama pariwisata berkelanjutan di Bumi Serumpun Sebalai.
“Kami yakin dengan dukungan pemerintah pusat, desa wisata di Babel akan semakin berkembang. Sinergi ini penting agar program yang direncanakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan pariwisata kita semakin maju,” kata Hidayat Arsani.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Tim Panja Standardisasi Desa dan Kampung Wisata, Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo, menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur dan aksesibilitas menuju desa wisata.
“Kami ingin mendengar langsung kendala dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Dukungan pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam membangun akses jalan dan sarana pendukung agar wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, bisa dengan mudah mengunjungi desa wisata,” ujar Rahayu.
Rahayu menegaskan, akses yang memadai akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat desa. Ia juga mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan.
“Bangka Belitung memiliki alam yang indah dan masih alami. Keindahan ini harus dijaga dengan serius, terutama dalam pengelolaan sampah dan limbah. Jangan sampai keindahan yang kita banggakan justru rusak karena kurangnya kesadaran akan kebersihan,” tambahnya.
Selain memberikan masukan, Rahayu juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengusulkan revisi Undang-Undang Kepariwisataan. Dalam usulan tersebut, desa wisata akan diklasifikasikan ke dalam empat tingkatan berdasarkan kemajuan dan kesiapan mereka dalam menerima wisatawan.
“Empat tingkatan itu adalah desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, desa wisata maju, dan desa wisata mandiri. Dengan klasifikasi ini, pengembangan desa wisata akan lebih terstruktur dan setiap desa bisa dibimbing sesuai dengan tahapannya,” jelas Rahayu.
Ia berharap kebijakan ini nantinya dapat membantu pemerintah daerah dalam merencanakan program dan anggaran, sehingga pengembangan desa wisata lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.
Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam menyatukan visi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya regulasi yang jelas, dukungan infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat, desa wisata di Bangka Belitung diharapkan mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
Gubernur Hidayat Arsani menutup pernyataannya dengan optimisme tinggi. Ia menegaskan bahwa desa wisata tidak hanya tentang pariwisata, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, dan pengelolaan lingkungan.
“Pengembangan desa wisata bukan hanya untuk menarik wisatawan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjaga warisan budaya kita. Dengan kerja sama yang kuat, saya yakin desa wisata di Bangka Belitung akan menjadi contoh bagi daerah lain,” pungkas Hidayat Arsani.
Dengan langkah ini, Bangka Belitung semakin menunjukkan keseriusannya dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis masyarakat, menjadikan desa wisata sebagai wajah baru sektor pariwisata Babel di masa depan. (Yg)
