Cukup KTP Pangkalpinang, Berobat Gratis! Prof Udin–Dessy Siap Pangkas Birokrasi Ribet demi Hak Kesehatan Warga
PANGKALPINANG — Permasalahan pelik seputar birokrasi layanan kesehatan mencuat dalam kampanye dialogis pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang nomor urut 3, Prof Saparudin Masyarif dan Cece Dessy Ayutrisna.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Senin (28/7/2025), warga menyampaikan keluhan nyata yang selama ini menjadi penghalang mereka mendapatkan hak dasar sebagai warga negara: layanan kesehatan.
Salah satu kisah yang menyentuh datang dari Fina Usmaniyah (25), seorang ibu muda yang mengaku ditolak saat hendak mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan.
Meski memiliki KTP dan Kartu Keluarga Pangkalpinang, Fina diarahkan ke Bangka Tengah oleh RT dan kelurahan karena tempat tinggalnya disebut telah masuk wilayah administratif kabupaten tetangga.
“Saya ke RT, katanya ini wilayah Bangka Tengah. Padahal dokumen saya semua masih Pangkalpinang. Saya ke kelurahan, jawabannya sama. Disuruh ke Bangka Tengah untuk ngurus. Sementara saya butuh aktifkan BPJS karena harus kontrol rutin,” jelas Fina dengan wajah kecewa.
Keluhan ini langsung ditanggapi serius oleh Prof Udin. Ia menyebut bahwa kondisi seperti itu tidak boleh terus terjadi. Menurutnya, hak kesehatan warga tidak boleh bergantung pada tarik-ulur batas wilayah atau dokumen tambahan yang berbelit.
“Ini yang kami maksud birokrasi ribet yang harus dipangkas. Kalau KTP Pangkalpinang, maka berhak mendapatkan layanan kesehatan dari Pemerintah Kota. Tidak perlu surat tambahan, tidak perlu lari ke sana kemari. Cukup tunjukkan KTP, berobat gratis,” tegas Prof Udin di hadapan warga yang langsung menyambutnya dengan tepuk tangan.
Lebih lanjut, Prof Udin menekankan bahwa dirinya bersama Cece Dessy akan membangun sistem layanan kesehatan yang sederhana, mudah diakses, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Ia tidak ingin ada lagi warga yang merasa menjadi “korban administrasi” hanya karena persoalan domisili yang tidak sinkron.
Sementara itu, Cece Dessy Ayutrisna menyoroti pentingnya menjadikan KTP sebagai identitas yang benar-benar fungsional. Menurutnya, banyak warga yang sudah patuh administrasi, tetapi justru kesulitan saat mengakses hak dasar mereka karena pemerintah belum menghadirkan sistem yang berpihak.
“KTP itu harusnya menjadi kunci, bukan malah menjadi alat untuk mempersulit. Kalau negara bisa akui KTP saat pemilu, harusnya juga bisa akui saat warga butuh berobat. Ini soal keadilan. Soal kemanusiaan,” kata Cece Dessy.
Pasangan ini juga menyampaikan bahwa jika dipercaya memimpin Pangkalpinang, mereka akan mereformasi sistem pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain:
Penguatan fasilitas puskesmas dan rumah sakit di seluruh wilayah kota.
Penambahan tenaga medis, terutama dokter dan perawat di wilayah padat penduduk.
Digitalisasi dan penyederhanaan layanan kesehatan, agar masyarakat bisa mengakses informasi dan pelayanan dengan cepat tanpa harus datang berkali-kali.
Skema pembiayaan layanan gratis berbasis KTP untuk seluruh warga Pangkalpinang.
“Kami akan pastikan bahwa setiap warga dengan KTP Pangkalpinang punya akses kesehatan yang mudah, cepat, dan gratis. Tidak ada lagi istilah ditolak berobat karena alamat atau surat keterangan yang tidak jelas,” ucap Prof Udin.
Warga yang hadir menyambut baik gagasan ini. Mereka berharap perubahan nyata bisa segera terwujud, terutama dalam hal layanan dasar yang selama ini menjadi persoalan klasik, tapi belum terselesaikan.
Kampanye dialogis yang digelar Prof Udin dan Cece Dessy ini dinilai membawa nuansa berbeda karena benar-benar membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Bukan sekadar janji politik, tapi lahir dari masalah riil yang terjadi di lapangan.
“Kesehatan adalah hak, bukan hadiah. Dan cukup dengan KTP, kami akan pastikan rakyat mendapat hak itu dengan mudah,” pungkas Cece Dessy.
(YG)
