Evaluasi Kinerja OPD, Wali Kota Saparudin Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID — Wali Kota Prof Saparudin Masyarif menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan saat memimpin Rapat Evaluasi Kinerja, Fisik dan Keuangan APBD Bulan April Tahun 2026 di ruang pertemuan Bapperida Kota Pangkalpinang, Senin (18/5/2026).
Rapat evaluasi tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Desy Ayutrisna bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Dalam arahannya, Prof Udin mengatakan evaluasi rutin dilakukan setiap bulan untuk memantau capaian kinerja OPD, baik dari sisi pelaksanaan program maupun realisasi penggunaan anggaran daerah.
“Kinerja mereka harus kita pantau dan ukur setiap bulan, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun realisasi penggunaan anggaran masing-masing dinas,” ujar Prof Udin.
Ia menjelaskan, evaluasi bulanan biasanya digelar setiap tanggal 15. Namun karena adanya hari libur, pelaksanaan evaluasi bulan April baru dilakukan pada 18 Mei 2026.
Menurut Prof Udin, evaluasi tersebut juga menjadi momentum bagi pejabat eselon II yang baru dilantik untuk menunjukkan kinerja dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan serta pelayanan publik.
“Karena ini bersama eselon II yang baru dilantik, tentu ada semangat baru. Mereka diberi amanah di OPD masing-masing dengan tugas yang berat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melayani masyarakat,” katanya.
Ia menyebut secara umum realisasi pendapatan dan penggunaan anggaran pada triwulan kedua telah berada di atas 30 persen. Sementara capaian realisasi pajak daerah juga telah menembus lebih dari 35 persen.
Meski demikian, masih terdapat beberapa sektor pendapatan yang belum maksimal, di antaranya pendapatan rumah guru yang masih dalam tahap pendataan serta pendapatan dari skema Bangun Guna Serah (BGS) yang umumnya baru terealisasi pada triwulan ketiga dan keempat.
“Semua sudah kita analisa dan sampaikan kepada kepala OPD. Publik juga harus tahu apa saja hal-hal yang perlu disikapi bersama sehingga pelaksanaan pemerintahan berjalan transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi kepada masyarakat Pangkalpinang,” ungkapnya.
Di sektor pajak daerah, Prof Udin juga menyoroti menurunnya pajak sarang burung walet karena semakin sedikit masyarakat yang membudidayakan walet di Pangkalpinang.
“Sekarang memang sudah sangat berkurang masyarakat yang memelihara walet di Kota Pangkalpinang,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Pangkalpinang juga tengah menghitung dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sekitar Rp6 miliar untuk dimanfaatkan dalam APBD Perubahan 2026, salah satunya guna memenuhi kebutuhan pembayaran Universal Health Coverage (UHC).
Dalam rapat evaluasi tersebut, Prof Udin turut menyoroti sejumlah persoalan yang harus segera dibenahi OPD, mulai dari billboard besar yang belum berizin hingga pengelolaan sampah dan penataan parkir di Kota Pangkalpinang.
“Kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik, termasuk dalam pengelolaan sampah dan parkir agar lebih tertata,” tutupnya. (GM)
