NasDem “Bedah” LKPJ Gubernur 2025, Tegaskan Sikap Kritis di DPRD Babel
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID— Usai rapat paripurna yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, dinamika politik di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung langsung bergerak cepat.
Fraksi Partai NasDem tak menunggu lama. Mereka segera menggelar rapat internal untuk menguliti isi laporan tersebut secara lebih mendalam, Jumat (27/3/2026).
Bertempat di ruang fraksi, pertemuan itu dihadiri Ketua Fraksi Ferry, Wakil Ketua Fraksi Haji Mulyadi, Wakil Ketua DPRD dari Partai NasDem Edi Nasapta, serta anggota fraksi lainnya seperti Bobi dan Insinyur Agung.
Rapat tersebut menjadi langkah awal dalam mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025, sebagaimana tertuang dalam LKPJ yang disampaikan Gubernur Hidayat Arsani.
Dalam pembahasan, Ferry menegaskan bahwa LKPJ tidak boleh dipandang sebagai formalitas belaka. Menurutnya, dokumen tersebut merupakan instrumen penting untuk menilai arah dan capaian pembangunan daerah.
“Fraksi Partai NasDem memandang bahwa LKPJ bukan sekadar laporan administratif, tetapi merupakan instrumen evaluasi penting terhadap arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, kami akan memberikan berbagai masukan strategis dan catatan kritis demi perbaikan kinerja pemerintahan ke depan,” tegasnya.
Ia menambahkan, sikap kritis yang diambil fraksinya merupakan bagian dari tanggung jawab moral DPRD dalam mengawal kebijakan agar benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Bagi kami di Fraksi Partai NasDem, buat apa menjadi anggota dewan jika tidak mampu mengawal kepentingan masyarakat dan tidak berani memberikan kritik yang konstruktif terhadap apa yang dilakukan oleh eksekutif,” ujarnya.
Meski demikian, Ferry menekankan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan sebagai upaya memperkuat arah kebijakan.
“Kritik yang kami sampaikan bukan untuk melemahkan pemerintah, tetapi justru untuk memperkuat arah kebijakan agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat,” tambahnya.
Seluruh anggota fraksi sepakat untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah secara objektif dan profesional. Mereka ingin memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bangka Belitung.
Melalui pembahasan LKPJ ini, Fraksi NasDem berharap dapat berkontribusi dalam mendorong pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Di balik ruang rapat yang tertutup, sikap kritis tersebut menjadi bagian penting dalam proses demokrasi—mengawal, mengingatkan, dan memastikan arah pembangunan tetap berada di jalur yang tepat. (YG)
