Ombudsman Sidak MBG di Merawang, Soroti Distribusi dan Ketersediaan Bahan Baku
BANGKA, GARUDAMERDEKA.ID – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Baturusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Kamis (5/3/2026).
Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, terutama selama bulan Ramadan yang memerlukan penyesuaian dalam proses distribusi makanan ke sekolah.
Tim Ombudsman meninjau langsung proses produksi makanan di dapur SPPG Baturusa sekaligus memantau distribusi makanan ke sekolah. Salah satu sekolah yang dikunjungi yakni SMP Negeri 1 Merawang guna melihat langsung bagaimana paket makanan diterima oleh para siswa.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, mengatakan pengawasan dilakukan karena program MBG merupakan layanan publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan gizi pelajar.
“Program Makan Bergizi Gratis ini harus benar-benar berjalan sesuai standar. Kami memastikan mulai dari proses memasak, kualitas makanan, hingga distribusi kepada siswa dilakukan dengan baik,” ujarnya.
Pengawasan ini merujuk pada ketentuan pelaksanaan MBG selama Ramadan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2026.
Dalam sidak tersebut, Ombudsman memeriksa berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari kesesuaian menu dengan petunjuk teknis, kelayakan fasilitas dapur, pola distribusi makanan selama Ramadan, hingga mekanisme penanganan pengaduan.
Kepala SPPG Baturusa, Hypo Krates, menjelaskan bahwa menu makanan yang disiapkan selama Ramadan telah disesuaikan dengan standar gizi yang berlaku. Selain memenuhi angka kecukupan gizi, paket makanan juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang memiliki alergi terhadap bahan tertentu.
Ia juga mengakui dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan bahan baku. Beberapa komoditas seperti susu dan buah sempat mengalami kelangkaan serta kenaikan harga di pasaran.
Untuk menjaga pasokan tetap tersedia, tim pengadaan bahkan harus mencari pemasok dari luar wilayah Merawang.
Selain itu, pengelola juga mencatat adanya dua laporan keterlambatan pengiriman paket MBG di SMP Negeri 1 Merawang dan SMP Negeri 2 Merawang. Pihak pengelola telah berkoordinasi dengan pihak sekolah serta menyampaikan permohonan maaf kepada penerima.
“Hal ini menjadi evaluasi bagi kami agar distribusi ke depan dapat lebih tepat waktu,” kata Hypo.
Selama sidak berlangsung, Ombudsman turut melakukan pengecekan terhadap fasilitas dapur, mulai dari area penerimaan bahan baku, ruang pencucian, ruang persiapan bahan, ruang penyimpanan hingga area pengemasan makanan. Standar sanitasi serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian dalam pengawasan tersebut.
Kgs Chris Fither menegaskan hasil sidak ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Ombudsman untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada penyelenggara program maupun instansi terkait agar pelaksanaan MBG di daerah dapat berjalan lebih akuntabel, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (Tri)
