Mengajar di Tengah Kesenjangan: Guru SD dan Hegemoni Kurikulum Nasional
PANGKALPINANG, GARUDA MERDEKA.ID — Di sebuah kelas di Kepulauan Bangka Belitung, seorang guru SD menunduk sejenak sebelum membuka buku pelajaran. Ia menyadari dilema besar yang dihadapinya di satu sisi, kurikulum menuntut pencapaian kompetensi tinggi dan penyelesaian silabus. di sisi lain, kemampuan siswa belum merata. Banyak yang tertinggal dan kesulitan mengikuti ritme pelajaran. Dalam perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci, kondisi ini dapat dilihat sebagai bentuk dominasi budaya dan intelektual yang dilembagakan melalui kurikulum nasional. Kurikulum menjadi alat yang menentukan apa yang dianggap pengetahuan sah, sehingga guru dan siswa didorong untuk tunduk pada standar yang belum tentu sesuai dengan realitas sosial dan akademik mereka.
Kurikulum dirancang dengan standar kompetensi minimal yang harus dicapai siswa sebagai ukuran keberhasilan. Namun kenyataannya, siswa datang dengan latar belakang berbeda kesiapan akademik yang beragam, gaya belajar yang tidak sama, serta dukungan rumah yang tidak merata. Dalam kerangka teori hegemoni, standar-standar ini membentuk konsensus paksa yang membuat guru dan sekolah merasa harus mengejar kurikulum, meski kondisi siswa nyatanya belum siap. Dengan kata lain, kurikulum menjadi bentuk hegemonik yang mengarahkan praktik pendidikan agar sesuai dengan kepentingan struktural negara dan lembaga, bukan kebutuhan pedagogis siswa.
Adapun data dari Dinas Pendidikan Bangka Belitung menegaskan kesenjangan ini. Rasio 16 siswa per guru pada tingkat SD/SMP menunjukkan bahwa beban untuk memberi perhatian individual cukup berat. Dalam Rapor Pendidikan, ditemukan pula bahwa guru cenderung mengajar secara berulang dan kurang reflektif, sementara banyak siswa belum mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi. Dari sudut pandang hegemoni, praktik-praktik ini muncul karena guru berada di bawah tekanan struktur pendidikan yang menuntut keseragaman capaian belajar, sehingga inovasi dan adaptasi sering terhambat oleh obsesi terhadap standar formal.
BPMP Babel mengidentifikasi bahwa learning recovery menjadi isu penting di Bangka Belitung, terutama setelah gangguan pembelajaran akibat pandemi. Melalui program seperti Sekolah Penggerak, guru mendapat pendampingan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Namun, meskipun ada pelatihan, tekanan hegemonik dari kurikulum tetap membuat guru merasa harus mengikuti pola standar yang sama. Secara demografis, tingginya angka penduduk lulusan SD di Kabupaten Bangka turut memengaruhi kesiapan akademik anak di rumah, menghasilkan siklus hegemonik di mana kelompok dengan akses pendidikan terbatas menjadi semakin tertinggal dalam struktur pendidikan formal.
