Pj Sekda Babel Ikuti Rakor Inflasi, Sekjen Kemendagri Ingatkan Daerah Lebih Konkret Tangani Harga Pangan
PANGKALPINANG – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Fery Afrianto, mewakili Gubernur Babel Hidayat Arsani, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Minggu Ketiga Agustus 2025 secara virtual di Ruang Vidcon Kantor Gubernur Babel, Senin (25/8/2025).
Rakor dipimpin langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Tomsi Tohir, yang diawali paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar mengenai perkembangan harga kebutuhan pokok.
Dari hasil tinjauan BPS, tercatat 14 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 24 provinsi lainnya mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan IPH terutama dipicu oleh harga cabai merah, bawang merah, dan beras.
Menyikapi kondisi ini, Sekjen Tomsi Tohir menegaskan pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah.
“Kami minta seluruh dinas di kabupaten/kota betul-betul turun ke lapangan untuk mencermati kondisi di masyarakat. Tanpa itu, tidak ada dasar dalam pengambilan kebijakan,” tegasnya.
Ia juga menekankan agar daerah menindaklanjuti kerja sama perdagangan antar kota melalui nota kesepahaman (MoU). Menurutnya, upaya tersebut sudah terbukti efektif di tahun sebelumnya.
“Kami berharap minggu depan langkah yang diambil bisa lebih konkret, sehingga tidak ada upaya yang terbuang percuma. Tetap semangat mengabdi untuk negeri dan masyarakat,” ujarnya.
Selain isu inflasi, rakor juga membahas dukungan pemerintah daerah terhadap program 3 juta rumah yang digagas Kementerian PUPR. Program ini antara lain berupa pembebasan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan, Rachman Arief Dienaputra, menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong percepatan pelayanan perumahan.
“Saat ini Kementerian PUPR berupaya mempercepat layanan perumahan agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah layak huni,” pungkasnya. (Yg)
