Ulama Adukan Krisis BBM, Ketua DPRD Babel Didit Jadwalkan Pertemuan dengan Pertamina
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID – Persoalan antrean panjang dan tingginya harga eceran bahan bakar minyak (BBM) di Bangka Belitung (Babel) mendapat perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menjadwalkan pertemuan dengan Pertamina, kepolisian, pemerintah daerah, dan pemilik SPBU untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Langkah ini dilakukan setelah Didit menerima audiensi perwakilan ulama dan tokoh umat Islam yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bangka Belitung, Selasa (27/10/2026).
Dalam audiensi itu, aliansi menyampaikan keluhan masyarakat terkait antrean kendaraan yang terjadi di berbagai wilayah Babel serta tingginya harga eceran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite.
Didit mengatakan, persoalan antrean BBM tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap kegiatan ekonomi dan distribusi barang dagangan.
Ia mengungkapkan, sejumlah pedagang mengeluhkan kerugian akibat kesulitan mendapatkan BBM untuk menyuplai barang dagangan. Bahkan, keterlambatan distribusi disebut menyebabkan sejumlah barang dagangan membusuk.
Selain itu, antrean panjang juga menyita waktu masyarakat hingga melewati waktu salat Magrib dan Isya.
“Ini menurut kita sudah di luar batas kewajaran. Maka sudah kita pertanyakan kendala-kendala ini di mana,” ujar Didit.
Persoalan harga Pertalite turut menjadi sorotan dalam audiensi tersebut. Berdasarkan surat permohonan audiensi Aliansi Umat Islam Babel tertanggal 26 Oktober 2026, harga eceran Pertalite disebut mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter di Kota Pangkalpinang. Sementara di Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, harganya dilaporkan mencapai Rp17.000 per liter.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, DPRD Babel telah mengundang General Manager (GM) Pertamina, Kapolda Babel, pemerintah daerah, serta seluruh pemilik SPBU untuk menghadiri pertemuan pada Kamis (29/10/2026), pukul 13.00 WIB, di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel.
Pertemuan itu diharapkan menjadi forum untuk mengidentifikasi kendala distribusi dan pelayanan BBM sekaligus merumuskan langkah konkret agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Kita ke depan tidak mencari masalah, tapi mencari solusi,” tegasnya.
Didit berharap seluruh pihak terkait dapat memperkuat koordinasi untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi dan aktivitas ekonomi di Bangka Belitung berjalan dengan baik.
Ia mengingatkan, persoalan antrean BBM perlu segera ditangani agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
“Kalau ini dibiarkan, saya khawatir ini akan menjadi masalah sosial di Bangka Belitung,” pungkasnya. (GM)
