23 Tuntutan BEM Masuk Meja DPRD, Gubernur Babel Kerahkan Seluruh OPD
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID — Aspirasi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Daerah Bangka Belitung mendapat respons serius dari DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sejumlah tuntutan mahasiswa tersebut dibahas dalam Audiensi Bersama Aliansi BEM Daerah Bangka Belitung Tahun 2026 yang digelar di Kantor DPRD Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Kamis (8/10/2026).
Wakil Ketua I DPRD Babel, H. Eddy Iskandar, mengatakan terdapat sekitar 23 poin persoalan yang menjadi bahan pembahasan dalam audiensi tersebut.
“Kurang lebih ada 23 poin yang menjadi pembahasan. Mulai dari persoalan agraria, pelayanan BPJS Kesehatan, penyakit menular, sampai persoalan kebutuhan air bersih,” kata Eddy usai audiensi.
Menurut Eddy, berbagai persoalan tersebut telah mendapat respons dari Gubernur Babel. Gubernur menginstruksikan Sekretaris Daerah dan seluruh kepala dinas untuk duduk bersama membahas dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
“Pak Gubernur langsung memerintahkan Sekda dan seluruh kepala dinas untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya.
Eddy menegaskan, instruksi tersebut harus diikuti dengan tindakan nyata. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta bergerak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing untuk menangani persoalan yang menjadi tanggung jawabnya.
Menurutnya, penyelesaian aspirasi tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat koordinasi. OPD harus memastikan setiap persoalan memiliki tindak lanjut yang jelas.
Selain itu, DPRD Babel mendorong keterbukaan komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa. Para kepala dinas diharapkan tidak menutup akses komunikasi agar mahasiswa dapat menyampaikan masukan dan ikut mengawal perkembangan penyelesaian persoalan.
“Jangan sampai ada kepala dinas yang sulit dihubungi. Kita ingin komunikasi dibuka, sehingga mahasiswa bisa memberikan masukan dan bersama-sama mengawal penyelesaian persoalan,” katanya.
Eddy bahkan mendorong jajaran pejabat membuka komunikasi secara langsung atau “open HP” sehingga koordinasi dengan mahasiswa dapat berlangsung lebih mudah.
Ia menilai mahasiswa memiliki peran penting sebagai bagian dari masyarakat yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, kritik dan aspirasi yang disampaikan harus menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk memperbaiki pelayanan publik.
DPRD Babel berharap audiensi tersebut tidak berhenti sebagai forum penyampaian aspirasi. Pemerintah dan OPD terkait diminta mengawal tindak lanjut 23 persoalan tersebut sesuai kewenangan masing-masing.
“Kami menilai kolaborasi tersebut penting agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebatas forum audiensi, tetapi berlanjut pada langkah penyelesaian yang dapat dirasakan masyarakat,” kata Eddy. (GM)
