BPS Basel Catat Pengangguran dan Kemiskinan Naik, IPM Meningkat Tinggi
BANGKA SELATAN – Kabupaten Bangka Selatan menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang signifikan pada tahun 2024.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Selatan, jumlah pengangguran dan angka kemiskinan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, meskipun di sisi lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencatat peningkatan dan naik kelas ke kategori tinggi.
Kepala BPS Bangka Selatan, Agung Rachmadi, mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran pada tahun 2024 mencapai 5.418 orang, naik 6,2 persen dari tahun 2023 yang tercatat sebanyak 5.103 orang.
Dengan total angkatan kerja sebesar 109.747 orang, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Bangka Selatan saat ini berada di angka 2,5 persen.
“Padahal dalam beberapa tahun terakhir, tren pengangguran dan kemiskinan sempat menurun. Tapi tahun ini kita menghadapi pembalikan arah yang patut menjadi perhatian,” ujar Agung pada Senin (21/4/2025).
Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2024 mencapai 104.329 orang, berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Tak hanya pengangguran, angka kemiskinan juga mengalami peningkatan.
Persentase penduduk miskin naik dari 3,11 persen pada 2023 menjadi 3,74 persen pada 2024. Secara jumlah, penduduk miskin bertambah dari 6.660 orang menjadi sekitar 8.100 orang.
Namun, di tengah tekanan ekonomi tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka Selatan justru mencatat peningkatan positif.
IPM tahun 2024 tercatat sebesar 70,01, naik dari 69,67 pada 2023. Kenaikan ini membawa Bangka Selatan beralih status dari kategori sedang ke kategori tinggi dalam klasifikasi pembangunan manusia.
“Peningkatan IPM menunjukkan adanya perbaikan dari sisi pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita. Ini menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan ke depan,” tambah Agung.
Jumlah total penduduk Bangka Selatan pada 2024 tercatat sebanyak 216.079 jiwa, terdiri dari 111.561 laki-laki dan 104.518 perempuan.
Kondisi ini menggambarkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta penguatan program pengentasan kemiskinan.
Langkah-langkah tersebut menjadi kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Bangka Selatan. (Eboy)
