Rencana Demo Batara Cs Dinilai Sarat Kepentingan Pribadi, Tokoh Pemuda Soroti Unsur Ancaman ke Gubernur
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID – Rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar kelompok Batara Cs pada 30 Desember 2025 di halaman Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung menuai sorotan publik.
Aksi tersebut disinyalir tidak lagi murni menyuarakan aspirasi masyarakat, melainkan sarat kepentingan pribadi dan muatan sentimentil yang berpotensi mengarah pada unsur ancaman.
Dugaan tersebut mencuat setelah beredarnya surat pemberitahuan aksi yang disampaikan koordinator aksi, Gilang Saputra, kepada Polda Bangka Belitung dan jajarannya pada 22 Desember 2025.
Dalam surat tersebut, salah satu tuntutan utama peserta aksi adalah pembebasan penambang ilegal yang sebelumnya diamankan dalam Operasi Tertib Tambang oleh Polda Babel.
Selain tuntutan tersebut, terdapat sejumlah catatan dalam surat pemberitahuan yang dinilai menyimpang dari prinsip penyampaian pendapat di muka umum. Aksi yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB di halaman Kantor Gubernur Babel, disebutkan berpotensi dialihkan ke kediaman pribadi Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani.
“Apabila Gubernur tidak berada di tempat dengan alasan apa pun, maka aksi akan dilaksanakan di depan kediaman Gubernur Bangka Belitung,” demikian bunyi salah satu poin dalam surat pemberitahuan tersebut.
Rencana pengalihan lokasi aksi ke ruang privat pejabat negara itu dinilai mengandung unsur ancaman dan berpotensi melanggar hak pribadi yang dilindungi hukum. Hal ini kemudian menuai reaksi tegas dari tokoh pemuda Kota Pangkalpinang, Anthoni Ramli, SH.
Dalam siaran pers yang disampaikan Jumat (26/12/2025), Anthoni menegaskan bahwa kebebasan berekspresi memang dijamin oleh konstitusi, namun pelaksanaannya harus tetap mematuhi aturan hukum serta tidak melanggar hak orang lain.
“Negara tidak melarang warganya menyampaikan pendapat di muka umum, bahkan dilindungi undang-undang selama dilakukan secara damai, tertib, dan tidak melanggar hak orang lain. Tetapi jika kita cermati isi surat pemberitahuan aksi ini, sudah melampaui batas kewajaran karena menyasar rumah pribadi Gubernur,” tegas Anthoni.
Ia menilai, tindakan tersebut menunjukkan niat yang tidak baik dan berpotensi mencederai esensi demokrasi. Menurutnya, ruang privat pejabat publik tidak seharusnya dijadikan lokasi aksi demonstrasi dalam kondisi apa pun.
Lebih lanjut, Anthoni juga mensinyalir bahwa aksi yang direncanakan Batara Cs tidak sepenuhnya memperjuangkan kepentingan masyarakat Bangka Belitung. Ia menduga adanya kepentingan pribadi dan sentimen personal yang diarahkan langsung kepada Gubernur Babel.
“Kalau kita lihat narasi-narasi yang disebarkan di media sosial, khususnya akun TikTok Batara, seolah-olah semua kebijakan dan tindakan Gubernur selalu salah. Bahkan ketika penambang ilegal ditindak oleh kepolisian, yang disalahkan justru Gubernur, bukan pelaku ilegalnya,” ujar Anthoni.
Menurutnya, narasi semacam itu tidak konstruktif dan berpotensi memecah belah masyarakat.
Anthoni juga mengingatkan bahwa Gubernur bukanlah sosok superman yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan daerah seorang diri. Sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat, Gubernur membutuhkan dukungan bupati, wali kota, DPRD, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.
“Jangan setiap ada persoalan sosial atau konflik, Gubernur selalu dijadikan kambing hitam. Itu tidak adil dan tidak sesuai fakta tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Sebagai penutup, Anthoni mengajak seluruh elemen masyarakat Bangka Belitung untuk menjaga persatuan dan menyampaikan aspirasi secara lebih elegan dan produktif. Ia menilai, dialog terbuka melalui forum diskusi, seminar, atau musyawarah bersama Forkopimda jauh lebih bermanfaat dibanding aksi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan konflik.
“Jangan sampai kita menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya untuk aksi yang tidak menghasilkan solusi. Mari bangun Bangka Belitung dengan cara yang damai, cerdas, dan bermartabat,” pungkasnya. (Red)
